+62 21 5818362

Pemerintahan SBY-Boediono Jamin KUR Bila Macet, JK Mendiskreditkan


VOXPOPULINDO.com, Jakarta- Partai Demokrat angkat bicara mengenai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) yang mendiskreditkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Wapres JK di hadapan Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (24/4/2017), menyebut Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dicetuskan SBY-Boediono telah menzalimi rakyat.

“Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan salah satu program pro rakyat yang dicetuskan pada era pemerintahan SBY, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan persyaratan yang ditetapkan perbankan,” kata Wakil Ketua Komisi XI dari Demokrat Marwan Cik Asan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/4/2017), seperti dikutip laman demokrat.or.id.

Marwan menjelaskan, Program KUR mulai dijalankan sejak November 2007 dengan tingkat suku bunga maksimal 16 persen. Peran pemerintah dalam program KUR adalah pemerintah menjamin kredit usaha kecil bila ternyata yang disalurkan macet.

Premi yang dibayarkan pemerintah ke Askrindo dan SPU 1,5 persen di muka dari total kredit yang disalurkan. Atas pembayaran premi itu Askrindo dan SPU menanggung risiko kredit macet hingga 70 persen dari total kredit.

“Dengan penjelasan tersebut dapat pahami bahwa tingkat suku bunga kredit pada periode 2004 -2009 berada pada kisaran 16 persen atau sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada periode tersebut dan bukan ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam Program KUR adalah memberikan premi jaminan kepada perbankan melalui Askrindo dan Jamkrindo,” kata Ketua DPP Demokrat itu.

Marwan menjelaskan, tingkat suku bunga KUR yang mencapai 23 persen dikarenakan penentuan tingkat suku bunga kredit perbankan ditentukan oleh beberapa faktor, diantarnya Biaya modal, Inflasi, dan premi resiko.

Oleh karena itu jika dari komponen tersebut mengalami perubahan (kenaikan), maka akan menaikkan tingkat bunga kredit perbankan. Begitupula, kata Marwan, yang berlaku pada tingkat suku bunga KUR yang akan meningkat seiring dengan kenaikan inflasi dan biaya modal.

“Terkait pernyataan Wapres JK bahwa pada periode pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono telah melakukan kezaliman terhadap rakyat adalah pandangan yang tidak tepat dan cenderung mendiskreditkan SBY dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009 -2014,” ujar Marwan.

Jika dicermati, lanjut Marwan, program pro rakyat yang dijalankan pada periode tersebut digolongkan dalam empat kelompok bantuan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertama, melalui mekanisme bantuan berupa Jamkesmas, Bantuan Sosial (Bansos), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kedua, melalui kredit PNPM yang langsung ditujukan bagi masyarakat.

Ketiga, berbagai bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Keempat, melalui mekanisme, kredit kontruksi, kredit rumah sangat sederhana, transportasi murah dan air bersih.

“Kesemua program tersebut dijalankan secara nyata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi yang miskin dan kurang mampu. Dengan pelaksanaan program pro rakyat, angka kemiskinan menurun dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 10,96 persen pada September 2014. Begitupula tingkat pengangguran terbuka yang menurun tajam dari 7,87 persen pada tahun 2009 menjadi 5,94 pada September 2014,” papar Marwan.

Oleh karenanya, Marwan menegaskan pelaksanaan program Pro rakyat yang dijalankan oleh SBY-Boediono pada periode 2009-2014 berpihak untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan kezaliman.

Marwan juga mencermati turunnya suku bunga KUR mulai tahun 2015 dan berlanjut pada tahun 2017 merupakan pilihan kebijakan pemerintah saat ini.

Ia menjelaskan turunnya suku bunga KUR dari 21 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015, dan berlanjut menjadi 9 persen tahun 2016 merupakan bentuk intervensi pemerintah melalui pemberian subsidi bunga bank yang alokasi anggarannya diperoleh dari APBN dengan mengurangi porsi anggaran dana bansos.

Menurut Marwan, pilihan kebijakan menurunkan suku bunga KUR dengan pemberian subsidi bunga bukan tanpa risiko dan kurang efektif.

Ia mengutip analisis Bank Dunia dalam Laporannya pada Indonesia Economic Quarterly Maret 2017, menyatakan bahwa meragukan efektivitas skema subsidi bunga KUR yang memiliki anggaran subsidi lebih besar dari skema sebelumnya.

Dengan anggaran lebih besar, World Bank ragu program itu bisa efektif mendorong geliat bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Marwan mengatakan, dalam keraguan itu, World Bank memaparkan empat alasannya yakni, pertama, dengan tingkat suku bunga yang di bawah pasar membuat KUR juga akan diminati oleh debitur lama yang berpotensi melakukan refinancing.

Kedua, pelaku UMKM lebih membutuhkan akses pinjaman keberlanjutan dibandingkan dengan bunga kredit rendah.

Ketiga, dengan subsidi bunga kredit membuat pelaku usaha tidak mandiri terkait masalah keuangan dalam jangka menengah.

“Dan keempat, bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga kredit itu merupakan kemunduran bila yang menerimanya adalah pelaku usaha yang sudah berjalan sukses,” Marwan memaparkan. (MLA)



Berita Terkait
Buat Komentar Anda