+62 21 5818362

Mengapa Ahok Tidak DIcopot?


VOXPOPULINDO.com, Jakarta- Aktinya kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye Pilkada DKI 2017, mencerminkan lemahnya penegakkan hukum di negeri ini.

Ahok harusnya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI karena saat ini Ahok berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Ahok tidak perlu menunggu proses penuntutan.

"Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan," kata Mahfud pakar hukum tata negara, Mahfud MD selepas diskusi publik "KPK Mendengar" di Gedung KPK, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Mantan Ketua MK itu menambahkan, pemerintah bisa saja bila ngotot ingin mempertahankan posisi Ahok sebagai gubernur, namun Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah harus dicabut terlebih dulu.

Mahfud MD merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah sebagai dasar untuk memberhentikan Ahok secara sementara. Pasal tersebut berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahok sempat cuti selama sekitar 3,5 bulan, tepatnya sejak 28 Oktober 2016. Dia harus cuti terkait statusnya sebagai calon gubernur peserta Pilkada DKI 2017. Setelah masa kampanye berakhir, ternyata Ahok bisa melanjutkan lagi kursinya meski ia berstatus sebagai terdakwa penistaan agama. 

Dan selepas menerima jabatan lagi, Ahok tetap kontroversial. Ia berkomentar, memilih berdasar agama adalah melanggar konstitusi. (ros)


Berita Terkait
Buat Komentar Anda