+62 21 5818362

DPR Gulirkan Hak Angket, Ahok di Ujung Tanduk


VOXPOPULINDO.com, Jakarta- Ibarat permainan sepakbola, nasib Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam injury time. Setelah Mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut pengangkatan Ahok cacat hukum, empat fraksi di DPR menggulirkan hak angket lantaran status Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang belum memberhentikan sementara Ahok dianggap representasi sikap pemerintah yang tidak tegas menegakkan hukum. Langkah Mendagri mencederai Indonesia sebagai negara hukum.

"Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggulirkan hak angket Dewan ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Saudara Ahok sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulis, (13/2/2017).

Sedikitnya 90 anggota DPR dari empat fraksi yang telah menandatangani usulan penggunaan hak angket. Ahok didakwa Pasal 156 dan 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dengan hukuman penjara lima tahun dan empat tahun.

"Pemberhentian sementara ini juga bukan kali pertama, tetapi sudah lazim dilakukan sebelumnya, seperti kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Wakil Wali Kota Probolinggo, Bupati Ogan Ilir, Bupati Subang, dan lain-lain," ucap Jazuli.

"Semuanya diberhentikan tidak lama setelah yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa. Tanpa harus menunggu dan bergantung pada tuntutan (requisitor) yang diajukan jaksa di persidangan," tambahnya.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, menuturkan, perlu ditanyakan kepada pemerintah mengapa Ahok tak dinonaktifkan sementara meski telah diperintahkan oleh undang-undang. Padahal, Mendagri pada Desember lalu telah menjanjikan akan menonaktifkan sementara Ahok setelah masa cuti kampanye berakhir.

Hak angket yang diusung empat fraksi membuat fraksi partai politik (parpol) pendukung pemerintah meradang.


Berita Terkait
Buat Komentar Anda