+62 21 5818362

Demokrat dan PKS Gulirkan Hak Angket


VOXPOPULINDO.com, Jakarta- Bola panas bernama Ahok bakal menggelinding tak tentu arah. Partai Demokrat akan ikut bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggulirkan wacana hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang belum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok sudah berstatus terdakwa dalam kasus penodaan agama.

Demikian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan memastikan bahwa partainya sepakat dengan PKS. "Fraksi PD juga membuat dan akan bersama Partai PKS dan lainnya untuk menggulirkan hak angket tersebut," ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Minggu (12/2/2017).

Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah sebagai dasar untuk memberhentikan Ahok secara sementara. Pasal tersebut berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahok saat ini menjadi terdakwa kasus penostaan agama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. (iin)


Buat Komentar Anda