+62 21 5818362

Haji Lulung : Ada Pelanggaran Dalam Kasus Sumber Waras


VOXPOPULINDO.com, Jakarta-  Pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuai Kontroversi. Harga beli yang diajukan Pemprov DKI dinilai tidak wajar. Berikut keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (16/4/2016).


Bagaimana awal kasus RS Sumber Waras itu terjadi?
Ini sebenarnya kasus Sumber Waras bersumber  dari tanggal 22 September 2014. Kenapa tanggal 22 September 2014, itu adalah hasil evaluasi  Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bersumber dari sana. Kenapa? Karena hasil paripurna RAPBD  tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 dimana diperintahkan pak gubernur untuk mengevaluasi hasil evaluasi itu oleh DPRD. Kemudian disampaikan juga disana, bilamana tidak dievaluasi RAPBD tahun 2014 perubahan itu akan kembali ke APBD penetapan. 

Memang tidak dilaksanakan, kenapa? Karena kontennya adalah yang pertama ada disana scanner printer dan kemudian diujungnya ada Sumber Waras. Memang itu faktanya terjadi, terjadi tidak dievaluasi oleh kami dan kemudian Kementerian Dalam Negeri juga tidak mengambil sikap untuk mendiskualifikasi persoalan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan perintah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 22 September itu.  Sehingga seharusnya kalau ini dilakukan, evaluasi dilakukan oleh kami DPRD, ini harusnya paling telat, paling cepat tanggal 2 Oktober , paling lama itu tanggal 5 Oktober 2014 pak gubernur membuat surat permohonan kepada DPRD untuk meminta persetujuan RAPBD perubahan 2014. Ini pelanggaran yang pertama.
Terus pelanggaran yang kedua, harusnya tanggal 5 Oktober itu paling telat kemudian tiba-tiba tanggal 21 Oktober  pak gubernur membuat surat kepada DPRD untuk meminta pengesahan RAPBD perubahan tahun 2014 tadi. Oleh karenanya sampai disitu dan disahkan oleh DPRD  saat itu. Kemudian berjalan anggaran belanja ini banyaklah temuan ada UPS, ada Sumber Waras. 

Kenapa ini  bisa terjadi pertanyaannya? Nah dalam perjalanan audit  LHP BPK itu pada tahun 2015 sekitar bulan empat dan bulan lima ini audit ini diberikan kepada kami audit LHP APBD tahun 2014 perubahan disana ditemukan bahwa ada kerugian negara yaitu Rp 191 milyar tentang pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Diminta oleh BPK untuk diperbaiki, namun ini juga tidak diperbaiki selama 60 hari. Ini yang menjadi masalah ya. Terus kemudian muncul semua publik ikut menyoroti persoalan ini. 

KPK langsung membuat surat kepada BPK untuk minta dilakukan aduit investigasi . nah itu lah sekarang, persoalan ini sudah menjadi persoalan hukum dan saling berdebat kebenarannya.  Saya sangat prihatin pak gubernur mengatakan  BPK ngaco. Kalau ngaco, kan ada sarana untuk public, sarananya di pengadilan. Harusnya beliau melakukan tuntutan, pak Haris Azhar Azis (Ketua BPK) kan sudah bicara, silakan siapapun bangsa ini yang memang meragukan audit investigasi BPK yang diminta oleh KPK, silakan saja menempuh jalur hukum. Saya katakana silakan dong pak gubernur melakukan jalur hokum, jangan melakukan pembenaran sendiri , ngaco. Dia melakukan pembenaran sendiri kalau begitu tanpa beliau melakukan upaya-upaya hukum.

Jadi sejak awal ditenggarai ada masalah di APBD dan Sumber Waras menjadi sorotan oleh DPRD. Tapi kenapa lolos juga waktu itu? 
Makanya saya agak heran  ketika saya diperiksa oleh BPK. Pak Haji Lulung tau nggak saudara ada perubahan nomenklatur pada tanggal 14 Agustus setelah paripurna tanggal 13 Agustus tentang RAPBD perubahan tahun 2014. Ngerti nggak? Ada perubahan nomenklatur, saya bilang nggak mengerti. Kenapa itu bisa terjadi ? Waduh ini luar biasa sekali kalau itu bisa terjadi ada yang mau merubah nomenklatur anggaran belanja gitu.

Sebelum KPK minta di 2 Agustus 2015 DPRD juga sempat minta, itu gimana kondisinya waktu itu ?
Ya memang setelah ada audit yang pertama kita melihat disana baru diduga ada kerugian ya. Indikasi ada kerugian kemudian kita membuat Pansus. Memang karena terbatas kami tidak bisa komunikasi dengan BPK waktu itu, karena ketika kami buat Pansus, KPK membuat surat kepada BPK  untuk melakukan audit. Jadi memang benar itu, kalau audit investigasi itu sangat terbatas dan berkali-kali kami minta waktu sama BPK, ini sangat terbatas kami tidak bisa menyampaikan hal-hal yang menyangkut menjadi kerugian negara itu. Nah buat saya barangkali.

Waktu itu dasar kecurigaan Haji Lulung dan teman-teman DPRD seperti apa?
Teman-teman DPRD sangat curiga ya. Kenapa ? Karena memang banyak hal-hal yang menjadi keraguan. Contoh uji publik yang diminta oleh Dinas kesiapan kepada Kelurahan Tomang itu pada tanggal 10 Desember tetapi aneh dijawabnya tanggal 8 Desember. Ini saya pikir ada pengen cepat-cepat ada apa gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nomenklatur beli terus ini memang perlu diuji ya oleh ahli pejabat jual beli tanah, sampai mana ini. Terus kemudian kalau pelepasan mekanismenya seperti apa ? Sekarang BPN mengatakan ini sudah milik negara. Nanti urusannya KPK deh ya. Tapi saya katakan bahwa kecurigaan yang kami sangat tahu sampai saat ini, ini sangat luar biasa, pertama tadi soal uji publik. Kedua pada tanggal 10 Desember 2014, pak gubernur itu membuat surat keputusan, penunjukan atas tanah rumah sakit itu. Tetapi tanggal 11 Agustus, Ciputra baru saja membatalkan  jual beli kepada RS Sumber Waras, artinya ini tidak boleh ditunjuk dulu dong sebelum dibatalkan 10 Agustus.  Kemudian terdapat, terdapat apa? Terdapat rupanya tanggal 10 Desember itu, itu hanya ditanggalkan. Dari hasil forensik yang kami tahu bahwa surat itu dibuat pada tanggal 19 Desember 2014. Ini kejanggalan lagi dan kemudian nomenklatur. Nomenkaltur yang gembar-gembor yang ada di KUA PPA, saya tidak pernah menandatangani nya.

Siapa yang menguji surat yang dibuat tadi ?
Itu penegak hukum jelas bukan kami. Tetapi kami yakini karena kami tidak pernah menandatangani pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Karena kami diperiksa oleh BPK. Kalau dulu kami belum berani ngomong. Kalau sekarang kami baru berani ngomong. 
Bagaimana maksudnya tidak menandatangani masalah ini?
Karena saya bilang saya tidak pernah menandatangani apa yang namanya beli tanah sebagian RS itu. Bukan kami tidak menandatangani pembelian sebagian lahan RS. Tetapi pada waktu kami diperiksa, kami ditanya. Dulu kami tidak berani ngomong nih.

Kenapa tidak berani ngomong?
Ya memang kami harus sejalan dong, karena  itu audit investigasi, hari ini kami baru berani ngomong karena kami ditanya, pakHaji Lulung ngerti nggak ada email yang merubah belanja tanah. Oh saya bilang pada tanggal berapa ? Saya tanya. Pada tanggal 14 Agustus. Artinya tanggal 14 Agustus itu kita kan sudah pernah ketuk palu (persetujuan) tanggal 13 Agustus 2014. Kenapa kemudian ada email merubah nomenklatur yang katanya beli tanah sebagian RS Sumber Waras. Ini juga semua perlu diuji lah ya. 
Maksudnya RAPBD diubah atau bagaimana?

Ya ini itu diubah. Jelas kok BPK menanyakan kepada saya, mengerti nggak ada perubahan nomenklatur pada tanggal 14 Agustus. Saya bilang tidak mengerti . karena  kita sepakati tanggal 13 Agustus dan dokumen itu diserahkan oleh pak gubernur . ini makanya saya bilang, bersumber itu dari tanggal 22 September 2014. Semua kalau balik ini bersumber pada 22 September 2014.

Jadi ada perubahan RAPBD yang DPRD tidak tahu?
Ya. 
(imr)


Buat Komentar Anda