+62 21 5818362

BPK Pastikan Ada Kerugian Negara Dalam Kasus Sumber Waras


VOXPOPULINDO.com, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras. Dalam hasil audit, BPK menilai ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Pemprov DKI dianggap membeli dengan harga lebih tinggi dari seharusnya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Berikut pernyataan Ketua BPK Haris Azhar Azis seputar kasus tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (16/4/2016). 

Bisa diceritakan soal temuan Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras?
Ini cerita dari awal sekali ya, auditor kita itu mendekati permasalahan dengan yang kita sebut audit berbasis resiko. Jadi mana fakta-fakta yang kita anggap ada resiko di dalam pengelolaan keuangan negara. Nah awalnya itu di pemeriksaan pendahuluan yang kita sebut dengan interim audit, itu sebelum laporan dari pemerintah  DKI Jakarta itu dating kepada kita. Ini anggaran tahun 2014, 1 Januari sampai 31 Desember 2014. Dari Januari sampai Maret 2015, pemerintah atau seluruh penyelenggara pemerintahan itu diwajibkan untuk menyampaikan laporan unaudited kepada BPK. Akhir Maret itu harus sudah masuk. Yang disebut dengan pemeriksaan interim tadi itu, pemeriksaan sebelum Maret. Jadi itu ada beberapa data. Nah itu setelah itu bulan April samapi Mei kita melakukan pemeriksaan yang menjadi kewenangan konstitusional BPK. Kita laporkan di DPRD. Jadi kita mempunyai mekanisme, kalau di tingkat pusat kita lapor ke DPR RI, DPD RI dan Presiden RI. Kalau di tingkat daerah kita cuma  melapor ke DPRD Provinsi tidak mungkin  melapor ke DPRD Kabupaten Kota karena ada 539 pemerintah kota, yang kita ambil cuma provinsi 34, itu kita lapor ke pemerintah provinsi. Pak Haji Lulung waktu itu juga ada. Sudah diapakan oleh anggota kami DR Nurmahadi  melaporkan. Di situ dinyatakan baru istilahnya indikasi kerugian negara. Nah itu hasil kecurigaan pertama, bahwa di 31 Desember 2014 jam  7 malam, kan bank sudah tutup itu. Ada bukti transfer, ada bukti cek mengenai itu. Ini ada apa-apa kok jam 7.49 tidak mungkin bank bisa, kenapa ini seperti dipaksakan. Siapa yang memaksa ini terjadi? Ternyata memang itu kalau lewat dari jam 12 tanggal 31 Desember pembayaran setelah itu tidak sah. 

Harus dibayar?
Harus dibayar. Tapi kenapa tidak dibayar sebelum tutup buku. Tutup buku itu 25 Desember.

Oh jadi saat bayar itu sudah tutup buku ?
Sudah tutup buku, sudah close. Kenapa dipaksakan, mungkin barangkali ada hal-hal yang belum selesai. Itu menimbulkan kecurigaan. Belum ada dalam sejarah pemeriksaan kami di BPK, itu kejadian seperti itu.  Yang kedua, cek tunai sebear 755 juta. Yang ada selama ini, masuk dalam uang persediaan itu uang-uang kecil 20, 40, 50 juta.

Bisa dijelaskan cek tunai itu?
Namanya cek, ini kertas anda bawa. Bawa bawa kemana-mana begitu. Apa itu lazim? Tidak kan. Kenapa tidak dikirim ke transfer saja, kenapa mesti anda bawa.

Jadi cek tunai itu nanti diuangkan oleh penerima?
Nah itu masuk ke Bank DKI. Pertanyaannya siapa orangnya? Nah itu masuk di dalam laporan audit investigasi yang saya tidak dapat ceritakan. Di situ ada orang-orangnya, ada siapa ? ada orang yang memerintahkan tapi itu sudah masuk pemeriksaan investigasi yang saya tidak bisa ceritakan. Itu tahap kedua. Itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan kita menjadi apa? Dan setelah itu, KPK bulan Agustus 2015 datang kepada kami suratnya meminta audit investigasi. Kalau tidka salah DPRD DKI juga pernah meminta kepada kita tapi DPRD bukan lembaga penegak hukum tapi KPK lembaga penegak hukum. Jadi kami memperhatikan KPK. KPK meminta, kami hitung, kam lakuan audit investigasi sampai ada bulan November kami minta saudara Ahok selaku gubernur untuk datang dan 9 jam kita periksa. 

Beliau meminta supaya dalam pemeriksaan itu ada cameramen-nya dia supaya dia bisa masukan ke Youtube. Itu tidak bisa, itu proses sudah proses yustisia tidak boleh diketahui oleh umum. Sama seperti diperiksa oleh KPK dalam penyelidikan, tidak ada itu cameramen dari publik dari segala macam. Begitu juga mekanisme dalam pemeriksaan investigatif di BPK. Kami katakan kalau saudara Ahok tidak mau bersedia kami tidak anggap pernyataan anda. Tapi ternyata dia datang pribadi dan 9 jam diperiksa. Beberapa pemeriksa kami menyatakan hamper tiap jam dia pergi ke kamar mandi. Setelah itu, dia keluar dan ada pernyataan yang menarik “saya selama ini salah persepsi dan saya mohon maaf kepada BPK."

Itu menyatakan kemana ?
Ke publik, ada rekamannya dan bisa dicek, saudara Ahok meminta maaf karena salah persepsi selama ini, mungkin setelah pemeriksaan barangkali dia mempunyai persepsi berbeda dengan sebelumnya itu. Tapi kemudian beberapa kali berubah lagi kan. 

Akhirnya belakangan dia bilang BPK ngaco?
Ya itulah kita tahu sendiri, itu bagaiamana tipe orang ini kan. Tapi saya tak perlu komentar itulah.  Nah setelah kita sampai ke   Desember  2015 itu selesai dan kami memastikan kalau di laporan yang kami laporkan ke DPRD DKI itu istilahnya masih indikasi kerugian negara, di Desember itu kami memastikan adanya kerugian negara. Bukan lagi indikasi tapi sudah pasti kerugian  negara, itu posisinya.

Tadi sebelumnya indikasi, sekerang sudah pasti ada kerugian negara. Apa yang membedakan?
Kalau audit itu demi kepentingan publik, audit laporan keuangan. Ada tiga jenis audit kita, laporan keuangan yang tiap tahun kita laporankan, itu ke DPR, DRD Provinsi. Yang kedua itu audit kinerja yang kita lakukan pada semester dua. Jadi semester pertama itu kita disibukan oleh mandatory terhadap pemeriksaan laporan keuangan, semester dua biasanya audit kinerja tentang inefisiensi, ketidakefektifan dan sebagainya.  Yang sedang kita bicarakan ini adalah audit yang jenis ketiga yaitu dengan tujuan tertentu atau yang lazim kita kenal sebagai audit investigasi. Audit investigasi tidak memerlukan komen institusi. Tapi kalau audit keuangan audit kinerja saya harus meminta orang yang bersangkutan. (imr)


Buat Komentar Anda