+62 21 5818362

NIh...Biang Keladi Kerusuhan Transportasi


VOXPOPULINDO.COM, Jakarta- Anarkisme ribuan sopir taksi yang memblokir sejumlah ruas jalan di Jakarta, Selasa (22/3/2016) tak sekadar mendesak pemerintah menutup angkutan transportasi berbasis online. Aksi sopir yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menyuguhkan fakta mengerikan; di sekeliling istana warga terjebak berjam-jam karena tak terangkut angkutan umum.


Sejak pagi hari, para sopir taksi memblokir Jalan Sudirman dan Gatot Subroto di Jakarta Pusat. Mereka mensweeping pengemudi taksi yang nekat beroperasi agar ikut turun ke jalan. Di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sopir Naibaban yang tengah membawa dua wanita dan anak balita dipaksa berhenti. Kaca mobilnya menjadi sasaran kemarahan massa.


Wakil Presiden Jusuf Kalla pun terjebak dalam konvoi unjuk rasa sopir taksi saat akan menuju ke arah Cawang, Jakarta Timur.  Siang hari, aksi sopir taksi mendapat perlawanan pengemudi ojek online. Kedua kelompok itu saling lempar batu.


Hari Selasa menjadi potret buram pemerintahan Jokowi-JK. Kedua pemimpin ini sejak awal tak bertindak tegas terhadap beroperasinya transportasi berbasis online. Konfik telah melebar ke tingkat bawah; sopir vs sopir.


"Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, besok (Rabu) segera membahas langkah apa yang harus dilakukan," ujar Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan kepada wartawan di Istana, Selasa malam.


Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andi Yansyah menyebutkan, satu-satunya solusi adalah melarang sementara transportasi online. "Kita sudah berkali-kali memberitahu, menindaknya, tapi mereka tetap bandel. Blokir sementara biar mereka tahu di Negara Republik Indonesia ini ada aturan hukum yang harus ditaati," ujar Andi dalam siaran langsung di sebuah stasiun televisi, Selasa malam.


Biang Keladi

Di Indonesia, angkutan umum terdiri dari dua jenis (angkutan umum barang dan orang). Angkutan orang dibagi lagi menjadi angkutan trayek dan bukan trayek. Jenis yang disebutkan terakhir inilah ada transportasi taksi dan mobil persewaan. Dan moda transportasi berbasis online masuk kategori mobil persewaan.


Yang menjadi persoalan, transportasi online seperti Grab, hanya menjalin kerjasama dengan Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI). Institusi tersebut yang mengkoordinir para sopir yang ingin bergabung dalam layanan transporasi berbasis online. 


"Setiap orang yang mendaftar dikutip Rp 100 ribu. Kalau sekarang Rp 150 ribu. PPRI bilangnya sudah mengantongi izin segala. Jadi kenapa kami menjadi musuh," tanya Ketua Paguyuban Transportasi Online, Fredi Setiawan.


Namun menurut Dinas Perhubungan DKI, PPRI belum mengantongi izin apapun. Harusnya PPRI mengurus izin NPWP, izin transportasi bukan trayek, dan memiliki minimal 5 unit mobil. Tanpa perizinan dan tak bayar pajak, jelas akan membuat operasional taksi online bisa ditekan serendah-rendahnya.


"Sejak Oktober lalu kami ingatkan agar mereka mengurus izin dan jangan beroperasi dulu. Janjinya ya..ya… tapi mana? Ini akibatnya, rusuh," ketus Andi.


Belakangan Fredi dan sopir taksi online baru menyadari jika PPRI telah membohongi mereka. Bersama sopir lainnya ia bertekad akan mengajukan badan hukum sendiri, di luar PPRI agar mereka bisa segera beroperasi. "Kami taat hukum, bersedia untuk stop sementara. Para driver sudah telanjur cicil mobil, harus jalan nantinya," ujar Fredi.


Yang menjadi pertanyaan, siapa gerangan PRRI yang menjadi biang keladi kerusuhan transportasi di negeri ini? Jawaban Fredi barangkali bisa membantu ilustrasi kekuatan maupun kenekatan PPRI. "Dulu mereka pernah mengajukan izin taksi Lamborghini. Saya bilang, saya akan sikat. Urusan satu ini saja belum selesai," kata Andi. (jsu)


Berita Terkait
Buat Komentar Anda